Header Ads

Dampak Freeport Diputus Kontrak

Kasus yang sedang naik daun dan membuat masyarakat sangat hafal dengan sebutan ‘PAPA MINTA SAHAM’ hingga kini masih belum menemukan titik temu.

Akibat dari skandal tersebut banyak desakan dari berbagai pihak supaya pemerintah Indonesia segera menghentikan kontrak dengan Freeport. Akan tetapi akibat dari pemutusan kontrak tersebut terjadi maka di sinyalir akan terjadi masalah ancaman serius dalam berbagai aspek.

Seperti pemaparan dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang mengatakan bahwa masalah besar akan terjadi jikalau adanya pemutusan kontrak karya Freeport tersebut dimana kontrak tersebut akan habis pada tahun 2021 nanti.

“Dampaknya sangat besar,” menurut Maroef ketika memberikan keterangan pada majelis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang bertempat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Menurut bapak Maroef  memberikan gambaran bahwa kerjasama Indonesia dengan perusahaan Freeport tidak hanya sekedar urusan bisnis semata, akan tetapi bisa juga mengalir ke beberapa aspek, contoh aspek sosial. Dimana akibat dari adanya kontrak tersebut sangat menyambung dengan kehidupan keluarga karyawan dan masyarakat yang berada disekitar daerah tambang tersebut.

Hal-hal yang mungkin saja terjadi apabila kontrak tersebut benar-benar di putus maka akan mengakibatkan ancaman sebagai berikut :

Segi Keamanan.
Andai saja Freeport diharuskan hengkang dari Papua maka kemungkinan konflik bisa saja terjadi. “Kalau ditinggalkan, wilayah operasional Freeport dari Tembagapura sampai bawah dimiliki tujuh suku besar. Mungkin antarsuku bisa klaim ini milik saya, ini milik saya,” kata Marouf yang juga mantan Wakil Kepala BIN itu.

Segi Lingkungan.
Akibat yang terjadi secara langsung terhadap lingkungan karena wilayah tambang tersebut memang diharuskan supaya terus dipelihara.

Segi Politik.
Dimana “Pengusiran” Freeport dari Indonesia tentu bisa menimbulkan masalah pada hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat.

Dari pemaparan di atas sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah indonesia saat ini dapat memenuhu akan desakan sebagian kelompok supaya dapat memutus kontrak dengan Freeport dan tidak di perpanjang? Bagaimana reaksi pemerintah?

Mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan keputusan terbaik untuk seluruh bangsa dan negara.
(sumber)

No comments:

Powered by Blogger.